𝗠𝗮𝗵𝗮𝘀𝗶𝘀𝘄𝗮 𝟳 𝘄𝗶𝗹𝗮𝘆𝗮𝗵 𝗮𝗱𝗮𝘁 𝗔𝘀𝗮𝗹 𝗪𝗲𝘀𝘁 𝗣𝗮𝗽𝘂𝗮 𝗗𝗶 𝗞𝗼𝘁𝗮 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝘀𝗶 𝗚𝗼𝗿𝗼𝗻𝘁𝗮𝗹𝗼 𝗦𝗲𝗿𝘁𝗮 𝟭𝟱 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗡𝗣𝗕,𝗗𝗣𝗖-𝗔𝗠𝗣𝗧𝗣𝗜 𝗪𝗶𝗹𝗮𝘆𝗮𝗵 𝗚𝗼𝗿𝗼𝗻𝘁𝗮𝗹𝗼, 𝗟𝗠𝗜𝗗, 𝗜𝗠𝗣𝗜𝗣, 𝗜𝗣𝗠-𝗣𝗝, 𝗜𝗠𝗔𝗣𝗘𝗡, 𝗣𝗠𝗧, 𝗜𝗠𝗔𝗣𝗘𝗗𝗢, 𝗣𝗠-𝗟𝗝, 𝗜𝗠𝗔𝗗𝗘𝗜, 𝗜𝗣𝗠𝗣, 𝗜𝗠𝗔𝗣𝗔, 𝗛𝗣𝗠𝗡, 𝗣𝗣𝗠-𝗚𝗜𝗗𝗜, 𝗣𝗣𝗠-𝗚𝗕𝗣 "𝘒𝘰𝘮𝘪𝘵𝘦 𝘕𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘗𝘢𝘱𝘶𝘢 𝘉𝘢𝘳𝘢𝘵 (𝘒𝘕𝘗𝘉) 𝘒𝘰𝘯𝘴𝘶𝘭𝘢𝘵 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘞𝘪𝘭𝘢𝘺𝘢𝘩 𝘎𝘰𝘳𝘰𝘯𝘵𝘢𝘭𝘰, 𝘋𝘦𝘸𝘢𝘯 𝘗𝘪𝘮𝘱𝘪𝘯𝘢𝘯 𝘊𝘢𝘣𝘢𝘯𝘨-𝘈𝘴𝘰𝘴𝘪𝘢𝘴𝘪 𝘔𝘢𝘩𝘢𝘴𝘪𝘴𝘸𝘢 𝘗𝘦𝘨𝘶𝘯𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘛𝘦𝘯𝘨𝘢𝘩 𝘗𝘢𝘱𝘶𝘢 𝘚𝘦-𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 (𝘋𝘗𝘊-𝘈𝘔𝘗𝘛𝘗𝘐) 𝘞𝘪𝘭𝘢𝘺𝘢𝘩 𝘎𝘰𝘳𝘰𝘯𝘵𝘢𝘭𝘰 , 𝘓𝘪𝘨𝘢 𝘔𝘢𝘩𝘢𝘴𝘪𝘴𝘸𝘢 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘜𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘋𝘦𝘮𝘰𝘬𝘳𝘢𝘴𝘪 (𝘓𝘔𝘐𝘋), 𝘐𝘬𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘔𝘢𝘩𝘢𝘴𝘪𝘴𝘸𝘢 𝘗𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘳 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘗𝘢𝘱𝘶𝘢 (𝘐𝘔𝘗𝘐𝘗), 𝘐𝘬𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘳 𝘔𝘢𝘩𝘢𝘴𝘪𝘴𝘸𝘢-𝘗𝘶𝘯𝘤𝘢𝘬 𝘑𝘢𝘺𝘢 (𝘐𝘗𝘔-𝘗𝘑), 𝘐𝘬𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘔𝘢𝘩𝘢𝘴𝘪𝘴𝘸𝘢 𝘗𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘳 𝘕𝘢𝘣𝘪𝘳𝘦 (𝘐𝘔𝘈𝘗𝘌𝘕), 𝘗𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘳 𝘔𝘢𝘩𝘢𝘴𝘪𝘴𝘸𝘢 𝘛𝘰𝘭𝘪𝘬𝘢𝘳𝘢 (𝘗𝘔𝘛), 𝘐𝘬𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘔𝘢𝘩𝘢𝘴𝘪𝘴𝘸𝘢 𝘗𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘳 𝘋𝘰𝘨𝘪𝘺𝘢𝘪 (𝘐𝘔𝘈𝘗𝘌𝘋𝘖), 𝘗𝘦𝘳𝘬𝘶𝘮𝘱𝘶𝘭𝘢𝘯 𝘔𝘢𝘩𝘢𝘴𝘪𝘴𝘸𝘢-𝘓𝘢𝘯𝘪 𝘑𝘢𝘺𝘢 (𝘗𝘔-𝘓𝘑), 𝘐𝘬𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘩𝘢𝘴𝘪𝘴𝘸𝘢 𝘋𝘦𝘪𝘺𝘢𝘪 (𝘐𝘔𝘈𝘋𝘌𝘐), 𝘐𝘬𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘳 𝘔𝘢𝘩𝘢𝘴𝘪𝘴𝘸𝘢 𝘗𝘶𝘯𝘤𝘢𝘬 (𝘐𝘗𝘔𝘗), 𝘐𝘬𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘔𝘢𝘩𝘢𝘴𝘪𝘴𝘸𝘢 𝘗𝘢𝘯𝘪𝘢𝘪 (𝘐𝘔𝘈𝘗𝘈), 𝘏𝘪𝘮𝘱𝘶𝘯𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘳 𝘔𝘢𝘩𝘢𝘴𝘪𝘴𝘸𝘢 𝘕𝘥𝘶𝘨𝘢 (𝘏𝘗𝘔𝘕), 𝘗𝘦𝘳𝘬𝘶𝘮𝘱𝘶𝘭𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘮𝘶𝘥𝘢 𝘔𝘢𝘩𝘢𝘴𝘪𝘴𝘸𝘢-𝘎𝘦𝘳𝘦𝘫𝘢 𝘉𝘢𝘱𝘵𝘪𝘴 𝘗𝘢𝘱𝘶𝘢 (𝘗𝘗𝘔-𝘎𝘉𝘗), 𝘋𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘳𝘬𝘶𝘮𝘱𝘶𝘭𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘮𝘶𝘥𝘢 𝘔𝘢𝘩𝘢𝘴𝘪𝘴𝘸𝘢-𝘎𝘦𝘳𝘦𝘫𝘢 𝘐𝘯𝘫𝘪𝘭 𝘋𝘪 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 (𝘗𝘗𝘔-𝘎𝘐𝘋𝘐)." 𝗚𝗲𝗹𝗮𝗿 𝗔𝗸𝘀𝗶 𝗧𝗼𝗹𝗮𝗸 𝗜𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗜𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹 𝗗𝗶 𝗔𝘁𝗮𝘀 𝗧𝗮𝗻𝗮𝗵 𝗣𝗮𝗽𝘂𝗮

Setelah terjadi pengiriman program transmigrasi ke Papua, apa yang terjadi ?

Yang akan terjadi di west papua ialah:

GENOSIDA, EKOSIDA Dan ETNOSIDA

1. Genosida Budaya

Genosida budaya West Papua akan merujuk pada penghancuran identitas budaya tanpa perlu melakukan kekerasan fisik secara langsung terhadap kelompok tersebut. 

Di West Papua, genosida budaya ini mengacu pada hilangnya bahasa, adat istiadat, dan gaya hidup tradisional masyarakat di West Papua akibat migrasi besar-besaran melalui program transmigrasi dan masuknya budaya luar. Pendatang dari luar West Papua membawa budaya yang berbeda, sering kali lebih dominan dan lebih diberi ruang dalam ekonomi dan pemerintahan, yang mengakibatkan terpinggirkannya budaya dan bahasa asli Papua.

2. Perlakuan Diskriminatif dan Ketidakadilan Ekonomi

Orang Asli West Papua akan mengalami diskriminasi dan ketidakadilan dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial. Proyek-proyek pembangunan, seperti perkebunan, pertambangan, dan pemukiman transmigrasi, yang dilaksanakan di atas tanah adat sering kali memberikan keuntungan bagi pendatang atau perusahaan luar, sementara masyarakat asli Papua mendapat manfaat yang sangat minim. Ketimpangan ekonomi ini akan terjadi. masyarakat West Papua akan terpinggirkan di tanah mereka sendiri.

3. Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Adat Di West Papua

Dalam konteks militerisasi dan operasi keamanan di West Papua, kekerasan terhadap masyarakat sipil sering terjadi, termasuk tindakan represif terhadap aksi damai atau protes. 

Banyak kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di West Papua, termasuk penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pembunuhan, terutama ketika terjadi konflik antara Aparat TNI-POLRI dan TPNPB-OPM

Kekerasan ini sering kali mengarah pada persepsi genosida, karena tindakan tersebut sering dianggap terfokus pada masyarakat asli asal West Papua.

4. Eksploitasi Sumber Daya Alam

Eksploitasi sumber daya alam yang masif di Papua oleh perusahaan-perusahaan besar, seperti tambang emas dan tembaga, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas. 

Aktivitas ini bukan hanya menyebabkan kerugian ekologis, tetapi juga menyebabkan masyarakat lokal kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi bagian penting dari mata pencaharian tradisional kepapuaan. hal ini sering dianggap sebagai ekosida penghancuran ekosistem yang berdampak pada keberlanjutan hidup masyarakat Asli West Papua akan hancur.

Ekosida

 adalah istilah yang merujuk pada tindakan perusakan atau penghancuran ekosistem pada skala yang luas, yang menyebabkan kerusakan signifikan terhadap lingkungan dan berdampak pada kelangsungan hidup makhluk hidup di West Papua yang bergantung pada ekosistem tersebut. 

Dalam konteks hukum lingkungan, ekosida sering dipandang sebagai kejahatan lingkungan serius yang merusak keseimbangan alam, mengancam keanekaragaman hayati, dan menimbulkan krisis ekologi yang berpotensi tidak dapat diperbaiki..

Di West Papua, isu ekosida sering dikaitkan dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, seperti:

Tambang Emas dan Tembaga: 

Kegiatan tambang berskala besar, seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah di sekitar area tambang, 

Seperti pencemaran sungai dan hilangnya hutan.

Deforestasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit: Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit mengakibatkan deforestasi yang mengancam keanekaragaman hayati dan menghancurkan habitat spesies endemik Papua.

Pencemaran Lingkungan: Limbah dari industri tambang dan perkebunan dapat mencemari air sungai dan tanah, yang menjadi sumber utama kebutuhan masyarakat asli di Papua.

Etnosida 

Di Papua, etnosida sering menjadi topik diskusi di kalangan aktivis dan akademisi yang menyoroti kondisi masyarakat asli Papua. 

Etnosida di sini mengacu pada proses yang dianggap memarginalkan budaya, bahasa, dan identitas masyarakat asli Papua, seringkali sebagai akibat dari kebijakan migrasi, ekonomi, dan pembangunan. Berikut adalah beberapa aspek yang sering disebut terkait dengan etnosida di Papua:

1. Migrasi Besar-besaran dan Transmigrasi

Sejak era pemerintahan Orde Baru, program transmigrasi telah mengirimkan warga dari berbagai daerah di Indonesia ke Papua untuk mendiami wilayah baru dan membuka lahan. 

Masuknya banyak pendatang ini, selain menciptakan dinamika sosial baru, juga menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat asli Papua, yang merasa kehilangan kontrol atas tanah dan sumber daya mereka sendiri. Migrasi besar-besaran ini menciptakan ketegangan budaya dan perbedaan ekonomi yang memperparah marginalisasi masyarakat asli.

2. Pengaruh Budaya Luar dan Hilangnya Bahasa Lokal

Proses modernisasi dan masuknya budaya dari luar telah membawa pengaruh signifikan pada gaya hidup masyarakat Papua. 

Budaya asli sering terpinggirkan karena kebijakan pendidikan dan media yang cenderung mengutamakan budaya nasional atau budaya luar. Akibatnya, bahasa dan tradisi lokal mengalami penurunan penggunaan, terutama di kalangan generasi muda, yang lebih mengenal bahasa Indonesia atau bahasa asing daripada bahasa asli mereka.

3. Ketidakadilan Ekonomi

Penduduk asli Papua sering kali mengalami ketidakadilan dalam akses ekonomi, terutama ketika wilayah mereka menjadi lokasi penambangan atau perkebunan besar. 

Sebagian besar keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam ini justru dinikmati oleh perusahaan luar, sementara masyarakat Papua merasa tersisih. Ketidakadilan ini dianggap sebagai bagian dari etnosida, karena menurunkan peran ekonomi masyarakat asli di tanah mereka sendiri.

4. Militerisasi dan Ketegangan Sosial

Kehadiran militer di Papua, yang seringkali bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mengatasi gerakan bersenyata, telah menyebabkan ketegangan sosial dan rasa tidak aman di kalangan masyarakat lokal. 

Banyak laporan mengenai pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat asli Papua, termasuk tindakan represif terhadap identitas atau simbol-simbol budaya mereka, seperti bendera Bintang Kejora, yang menjadi simbol nasionalisme Papua. Kondisi ini semakin memperkuat rasa kehilangan identitas mereka sebagai kelompok etnis. 

Kronologi aksi:

Pada Pukul: 11.30 Siang, masa aksi kumpul2 dan siapkan selebarang dengan alat aksi di Asrama Mahasiswa Papua Cendrawasih, dari asrama menuju titik ke aksi, sesampai titik aksi gerbang UNG kampus 1, memulai membagikan selebaran serta menempelkan pamflet-pamplet.

Orasi pertema di sampaikan oleh kawan MAKDA PIGAI, saat orasinya, ia mengajak angkat tanggan kiri sebagai simbol perlawanan dan mengatakan Papua Merdeka dan hidup mahasiswa serta permintaan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat serta mahasiswa yang sedang mengunakan kendaraan disekitarnya.

Orasi kedua di sampaikan oleh kawan donatus. Ia menegaskan bahwa program trasmigrasi adalah dampak buruk bagi masyarakat adat di Tanah Papua dari Sorong hingga Merauke-West Papua.

Orasi Ketiga, disampaikan oleh kawan wiji, ia menegaskan aksi ini adalah aksi perlawanan program transmigrasi karena hal itu sangat berdampak buruk terhadap masyarakat adat di Tanah Papua, 

juga wiji dalam orasihnya menyampaikan bahwa dimana kami melihat salah satu perusahan yang sudah ada di atas tanah papua yaitu PT.FREEPORT dimana banyak Masyarakat yang jadi korbankan dari dampak kimia, dan hutan dan juga tanah yang terus, menerus di eksploitasi.

Orasi ke empat: disampaikan oleh kawan rido dari LIGA, ia menyampaikan bahwa program trasmigrasi harus dihapuskan atau dihilangkan karena program tersebut berdampak buruk bagi masyarakat Papua.

Orasi ke lima: disampaikan oleh kawan ruben dimana dalam orasinya ia menyampaikan program trasmigrasi untuk merampas sumber daya alam papua. Orasi selanjutnya disampaikan oleh kawan bahwa ia menyampaikan Papua membutuhkan guru dan dokter bukan trasmigrasi.

Orasi ke enam: disampaikan oleh kawan henky boma, ia menegaskan bahwa Papua tidak membutuhkan imigrasi untuk apa, mengirimkan masyarat jawa yang tidak tahu apa-apa ke Papua dan menegaskan apa fungsinya atau dampak baik bagi masyarakat Papua.

Orasi ke Tuju: Disampaikan oleh kawan gio, ia dengan tegas menyampaikan bahwa hukum yang sedang dijalankan diatas tanah papua sudah cacat Hukum dan hukum yang berada diatas tanah Papua suda tidak sesuai.

Selanjutnya;

Pukul: 15.01 siang diambil alih orasi oleh moderator aksi dan menggerakan masa aksi untuk melakukan pawai menuju titik kedua aksi. Kedua titik tersebut melakukan pawai di jalan menuju limboto, tiba di titik aksi kedua dan gabung bersama kawan-kawan lain di menara limboto lalu melanjutkan orasi-orasi politik.

Pada Pukul: 15.20 polisi datang dan menutupi jalan dua arah agar masyarakat yang berkendaraaan tidak melewati tempat aksinya.

Pada Pukul: 15. 20 Sore itu memulai orasi-orasi politik dari Mahasiswa Papua juga kawan-kawan solidaritas atau LMID Gorontalo, mereka menegaskan lagi bahwa dimana program trasmigrasi akan berdampak buruk atas kehidupan Masyarakat, suku, budaya, bahasa dan adat isti adat papua itu sendiri maka kami mengatakan dengan tegas bahwa program trasmigrasi ini di tolak dengan Tegas dari semua "KAMI".

Orasi selanjutnya disampaikan oleh kawan Manfret, ia mengatakan bahwa rasisme sedang terjadi di sekitar gorontalo terhadap Mahasiswa Papua dan mencontohkan kepada pihak keamanan yang menutupi jalan sebelah, agar kendaraan tidak lewat di sekitaran aksi dan juga dalam aksinya menegaskan bahwa program trasmigrasi adalah bencana bagi Masyarakat adat di Tanah Papua. Dan ada pula Pernyataan sikap yakni, Isu sentral:

1. Pemerintah Republik Indonesia stop adu domba masyarakat Papua dan masyarakat jawa dalam program transmigrasi;

2. tolak investor asing dan cabut proyek strategis nasional di atas tanah Papua;

3. Elite politik Papua stop gadai tanah Papua demi kepentingan pribadi;

4. Tarik militer organik dan non organik di atas tanah Papua;

5. Tolak terosisme dan polda Papua segera ungkap pelaku pelemparan bom molotov di kantor jubi;

6. Tolak pemilu tahun 2024;

7. Lawan segala bentuk diskriminasi dan rasialisme di atas muka bumi;

8. Meepago, lapago, Saireri, domberai, momberai, animha, mamta, tabi bukan tanah kosong;

9. Segera tuntaskan pelanggaran HAM di atas tanah Papua;

10. Tolak keras pada seluruh owp tidak memakai atribut negara West Papua saat kampanye politik;

11. Pemerintah Papua harus bijak dalam menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang merugikan masyarakat adat;

Demikian Terima kasih. 

Korlap Umum: 

Wiji A. Y. 

Gorontalo, 15 November 2024.